Call Center
+62 21 2940 6565

ACTNews, LEMBATA –  Sembilan puluh lima siswa dari 5 kelas, bersama 8 guru di sekolah Madrasah Islamiyah Swasta (MIS) Nurussalihah Nanga Paang, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tengara Timur, saat ini begitu bahagia.

Kebahagiaan itu membuncah ketika proyek pembangunan 2 lokal sekolahnya beserta penyediaan mebel dan fasilitas sekolah lainnya telah selesai dan terpenuhi. Proyek pembangunan sekolah ini merupakan rangkaian program yang dijalankan Tim 100 Pulau Tepian Negeri – ACT bersama mitra-mitranya. Sementara itu, pembangunan MIS Nurussalihah Nanga Paang ini merupakan proyek pembangunan Tim 100 Pulau Tepian Negeri-ACT bersama dengan Muslim Millionaire Community.

Dua lokal kelas tersebut berdiri dengan gagahnya, dikelilingi lahan perkebunan warga. Beratap seng baru warna hijau dan bedinding tembok bercet putih merah, berlantai keramik putih, menambah semangat para siswa dan guru MIS Nurussalihah menggunakan kelas tersebut untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM).             

Sekolah yang berdiri 5 tahun lalu, yakni tahun 2013 ini, dulunya merupakan bangunan biasa bahkan kondisinya sangat mengkhawatirkan dan tak layak disebut bangunan sekolah. Sekolah ini hanya berdinding papan, beratap seng bekas, dan beralas tanah.

Menurut  Arrafik Umar Basirung (28) selaku Kepala Sekolah MIS Nurussalihah Nanga Paang, MIS ini adalah sekolah Islam satu-satunya di Kecamatan Satar Mese. Sekolah tersebut berdiri atas keinginan dan insiatif dari warga desa, yang menginginkan adanya sekolah Islam untuk anak-anaknya.

“Di Naang Paang, hampir seluruhnya adalah muslim. Wilayah kami menjadi basis Muslim di Kabupaten Manggarai. Umat Muslim di Kabupaten Manggarai adalah minoritas. Hanya 15 persen saja, 85 persen merupakan Katolik.” terangnya.      

Maka, masyarakat Naang Paang pun akhirya berembuk pada pertengahan tahun 2012. Mereka terdiri dari masyarakat Islam dan Katolik. Di pertemuan tersebut, warga bersepakat untuk mendirikan sekolah tingkat SD yang berbasis muslim untuk memenuhi keinginan warga yang menginginkan anaknya selain belajar illmu umum bisa juga belajar ilmu agama.

“Kesepakatan tersebut pun kemudian kami diproses. Kami langsung berkonsultasi dengan kepala urusan agama (Departemen Agama-red) dan alhamdulilah tanggapannya pun positif. Lalu, kami lanjutkan dengan minta izin ke pihak aparat desa dan mereka mengizinkan. Kemudian, kami memprosesnya ke Kementerian Agama di Kabupaten dan alhamdulillah disetujui. Maka, dibangunlah madrasah ini pada tahun 2013,” terangnya.

Setelah sekolah ini berdiri, meskipun dengan bangunan alakadarnya yang merupakan swadaya dari masyarakat, aktivitas kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan di tahun itu juga.  

Warga Desa Naang Paang mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan tradisioanal dengan penghasilan yang sangat minim. Satu bulan paling tinggi mendapatkan penghasilan maksimal sebesar Rp.200.000.  Ya, 98 persen matapencaharian warga adalah nelayan, sisanya adalah petani dan hanya 1 keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Secara ekonomi, warga hidup pra-sejahtera. Terkadang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mereka melakukan barter atau menukarkan barang yang dimiliki warga dengan barang lainnya. Oleh karena itu, kami pun tidak mewajibkan para siswanya untuk bayar. Dana operasional sekolah hanya mengandalkan dana BOS dan yang lainnya dari infak dari warga dan orang tua murid,” terang Arrafik.  

Dede Abdurrochman selaku Koordinator Program Tepian Negeri mengungkapkan,terpencilnya wilayah Nanga Paang dan akses jalan yang sangat jauh dan berliku ke Kota Ruteng (ibu kota Kabupaten Manggarai) menyebabkan sulitnya pengadaan bahan bangunan.         

"Pembangunan sekolah di MIS Nurussalihah di Kabupaten Manggarai ini menjadi salah satu proyek pembangunan yang cukup menantang. Sekolah tersebut berdiri di wilayah sangat terpencil, sementara kami harus membeli bahan bangunan ke Kota Ruteng yang jaraknya sangat jauh. Dengan kondisi jalan yang rusak menulusuri pegunungan,” keluhnya.  

Dede pun menceritakan ketika pertama kali datang ke lokasi sekolah dan melihat keadaan sekolah MIS Nurussalihah, ia merasa terenyuh melihat keadaan sekolah tersebut yang sangat jauh dari layak.        

 “Sedih dan miris kalau melihat gedung sekolah ini ketika saya datang pertama kali ke sini, jauh dari kata layak. Padahal, tanah dan seluruh bangunan sekolah yang apa adanya itu merupakan murni swadaya dari masyarkat,” ujarnya penuh haru.   

Keadaan tersebut diamini Arrafik, menurutnya selama sekolahnya berdiri memang pembangunan dan jalannya sekolah seluruhnya merupakan swadaya masyarakat. Selama 5 tahun berjalan belum ada bantuan dari manapun, bantuan baru dari ACT dan Muslim Millionaire Community.

“Kami kaget dan tak menyangka sama sekali dengan teman-teman  ACT ini  yang datang melakukan asesmen dan tak lama kemudian langsung membangun sekolah kami ini dengan megahnya,” ujarnya penuh haru.  Arrafik pun sangat berharap bantuan pembangunan ini terus juga dilakukan diberbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Hal ini karena masih minimnya jumlah sekolah Islam di wilayah tersebut. 

Program 100 Pulau Tepian Negeri, Upaya ACT Bantu Pemerintah   

Tak bisa dipungkiri memang, hingga saat ini pembangunan kawasan di Indonesia masih terjadi ketimpangan. Meskipun sejak era reformasi, pembangunan di daerah sudah melalui kebijakan sistem otonomi daerah.

Kalau merujuk dari Trilogi Tepian Tanah Air (Wanadri-Gramedia), terdapat fakta yang menonjol pada pulau-pulau terluar dan Indonesia Timur. Fakta-fakta tersebut antara lain pulau berpenduduk miskin, berpenduduk minoritas muslim yang miskin, kualitas SDM yang masih rendah, dan potensi ekonomi yang masih terabaikan.

 

Fakta tersebut selaras dengan pendapat Dede Abdulrochman. Menurutnya, terdapat beberapa permasalahan di Tepian Negeri di timur Indonesia. Persoalan tersebut meliputi ketimpangan kesejahteraan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan kawasan barat dan tengah. Lalu, kebijakan pemerintah dari masa ke masa belum ada yang berpihak pada kawasan tertinggal dan terisolir dan  masih adanya paradigma ‘kawasan perbatasan sebagai halaman belakang’. Selanjutnya, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga. Selain itu, ada pula minimnya sarana dan prasarana. Terakhir adalah angka kemiskinan dan minimnya angka kesejahteraan.

Program 100 Pulau Tepian Negeri ini, menurut Dede, merupakan upaya ACT dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan keterpurukan daerah tertinggal.

“Program ini pada hakekatnya adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan kesenjangan daerah tertinggal, pemerataan pendidikan, ekonomi, fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Sehingga, program ini bisa menghapus ketimpangan yang terjadi saat ini,” pungkasnya.[]